Oleh
Elfindri, Unand
Presiden Prabowo, melalui Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset, profesor Bryan dan Profesor Stella, berupaya memastikan skema baru dalam mengatasi masalah akses pendidikan tinggi di Indonesia.
Rencana dimana melalui LPDP, tersedia dana pinjaman untuk keperluan pendidikan, dimana beban (bunga) pinjaman dibayarkan oleh pemerintah, sementara pinjaman pokok disediakan oleh LPDP Indonesia.
Rencana ini setidaknya untuk atasi 3 fenomena dalam peningkatan akses pendidikan tinggi. Pertama adalah naiknya biaya operasional pendidikan tinggi (PT), dimana dengan banyak cara masing masing PT menawarkan skim penerimaan. Ujung ujungnya adalah beban biaya yang berat bagi kelompok calon mahasiswa yang berasal dari keluarga menengah dan miskin.
Seiring dengan kenaikan dan keterlibatan mahasiswa dengan pinjaman online, dimana biaya yang ditimbulkan diperkirakan cukup berat. Pinjaman On-line (Pinjol) laris manis karena proses ringan dan mahasiswa nekat karena tiada alternative skema pendanaan yang tersedia di pasar formal atau dari pemerintah.
Ketiga biaya pendidikan yang bermutu juga tidak kecil, memerlukan komponen yang berkaitan dengan laboratorium dan riset, library, biaya transpor dan voucher informasi. Belum lagi biaya hidup "out of pocket money".
Sepakat program ini memecah kebuntuan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dalam membiayai pendidikan tinggi. Dengan lahirnya program ini tidak ada alasan miskin lagi, dan calon penerima sejak awal berniat untuk kembalikan ketika bekerja, tepat peruntukannya untuk memperoleh akses pada pendidikan tinggi yang relevan untuk masa depan penerimanya.
Sekaligus dengan skim pinjaman ini, calon mahasiswa berani ambil risiko, investasi pendidikan, yang nanti mereka secara sendiri yang akan mengembalikan.
Praktek penyediaan beasiswa seperti ini sudah banyak berjalan di negara maju, dan telah mampu meringankan beban masyarakat.
Memang masih terbatas info berapa internal rate of return (IRR) untuk masing-masing jenjang pendidikan, bisa jadi 4-6 tahun pengembalian cicilan hutang pokok, tahun berikutnya sampai pensiun individu memperoleh untung.
Namun demikian, skema tambahan diperlukan untuk masa transisi sampai dapat pekerjaan, karena ada peride setelah selesai kuliah dengan mendapatkan pekerjaan.
Selain dari dari sisi supply, pembelajaran yang semakin membuat mereka semakin kompetitive. Penggunaan dana juga perlu dijaga ketat, mesti untuk kebutuhan biaya pendidikan, biaya hidup, SPP, dan Biaya riset. Jangan sampai mis targetting.
Penerima mesti cermat untuk memanfaatkan dana, dan hindarkan konsimsi yang tidak penting, seperti beli rokok dan biaya rekreasi.
Berbagai pengalaman di negara maju, menemukan bahwa karena sering terjadi "missmatch", sulit mengukur pengembalian pinjaman ini karena ada waktu yang membuat keputusan masuk kuliah dengan perubahan yang terjadi di pasar kerja ketika beasiswa sudah habis terpakai.
Bagi sisi pemerintah, perlu segera penetapan bidang bidang apa saja yang tersedia beasiswa. Tidak saja untuk jenis pendidikan yang pengembalian individualnya tinggi, namun juga pengembalian sosial.
Skema juga perlu disediakan untuk pendidikan berbasiskan keagamaan, dan sosial humaniora. Dan tidak salah juga disediakan untuk jenjang pendidikan menengah atas.
Pemerintah bisa segera sosialisasikan hal ini, agar semakin banyak mahasiswa yang paham dan manfaatkan kesempatan ini.
0 Comments