JAKARTA- Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dengan Direksi PT PLN (Persero) pada awal Desember 2024, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti berbagai isu strategis terkait langkah PLN dalam mewujudkan keadilan energi dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan.
Salah satu perhatian utama politisi PKS ini adalah keterlambatan penyelesaian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033, yang merupakan pedoman utama bagi PLN untuk menjalankan program strategis nasional.
Ia mendesak PLN agar segera merampungkan dokumen tersebut guna memastikan keberlanjutan rencana kerja yang mendukung pencapaian target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.
“RUPTL adalah fondasi penting bagi PLN dalam menyusun program-program strategis. Penyelesaian dokumen ini menjadi langkah awal yang harus dilakukan agar seluruh target dan rencana dapat terealisasi dengan baik,” ujar Legislator asal Sumbar II ini.
Selain itu, Hj. Nevi menyoroti usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun yang diajukan oleh PLN. Ia meminta kejelasan mengenai target rasio elektrifikasi hingga 2025, terutama mengingat masih ada sekitar 0,22% penduduk yang belum mendapatkan akses listrik, mayoritas berada di wilayah terpencil. PLN diharapkan mampu mempercepat realisasi program listrik desa untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100% sesuai target pemerintah.
Lebih lanjut, Anggota DPR Komisi XII ini juga memberikan apresiasi atas peningkatan kinerja keuangan PLN, yang mencatat kenaikan laba bersih sebesar 57% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, Hj. Nevi mengingatkan agar PLN terus menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan pengelolaan liabilitas yang saat ini masih cukup besar. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan konsolidasi agar kinerja PLN tetap solid di masa depan.
Dalam upaya transisi energi, Hj. Nevi menekankan bahwa PLN harus menunjukkan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil dan meningkatkan kapasitas energi baru terbarukan (EBT). Komitmen terhadap target dekarbonisasi dan transisi menuju Net Zero Emission menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.
“PLN memiliki peran besar dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan akses listrik, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan harus menjadi prioritas agar kita dapat memberikan dampak positif bagi generasi mendatang,” tegas Hj. Nevi Zuairina.
Dengan dukungan pemerintah dan DPR, PLN diharapkan terus memperkuat transformasi internal dan eksternal dalam menciptakan sistem kelistrikan yang lebih adil, andal, dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia untuk mencapai swasembada energi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
0 Comments