Kepala BPS Sumbar Sebut Biaya Hidup Rumah Tangga di Padang Capai Rp8,5 Juta Per Bulan, Tertinggi Bukan untuk Makan

Masjid Raya Sumbar. Foto Pemko Padang

PADANG-Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) merilis hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang menunjukkan bahwa nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga di Kota Padang telah mencapai Rp8,577 juta per bulan. 

Kepala BPS Sumbar, Sugeng Arianto, mengungkapkan bahwa tingginya nilai konsumsi di Padang disebabkan oleh biaya hidup yang tinggi dan perubahan pola konsumsi masyarakat akibat kemajuan teknologi.

"Kondisi ini mencerminkan dinamika ekonomi dan perubahan gaya hidup yang cepat di kota ini," ujarnya.

Nilai konsumsi di Padang jauh lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2.811.449,27 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Padang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Padang diikuti oleh Kota Bukittinggi dengan nilai konsumsi Rp7,68 juta, Pasaman Barat senilai Rp5,24 juta, dan Kabupaten Dharmasraya dengan nilai konsumsi terendah sebesar Rp4,839 juta.

Survei Biaya Hidup 2022 adalah studi yang dilakukan untuk mengukur pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan dan pedesaan guna menyusun pola konsumsi masyarakat sebagai dasar perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK sendiri merupakan data strategis yang digunakan untuk menentukan kebijakan pemerintah.

Survei ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas data, mengingat saat ini IHK masih dihitung berdasarkan SBH 2018, yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

"Perkembangan teknologi, perubahan pendapatan masyarakat, serta perubahan selera dan perilaku masyarakat dapat mengubah pola konsumsi. Oleh karena itu, SBH 2022 menjadi penting untuk memperbarui dasar perhitungan IHK," kata Ilhamiwitri, Statistisi Madya BPS Sumbar.

SBH 2022 di Sumbar melibatkan sampel 6000 rumah tangga di empat kota dan kabupaten, yakni Padang, Bukittinggi, Pasaman Barat, dan Dharmasraya. Hasil survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat terkait perubahan pola konsumsi masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah dapat diambil berdasarkan data yang lebih relevan dengan kondisi terkini. BS


0 Comments