PADANG-Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit berpengaruh terhadap isu kebijakan, terkait kesetaraan dan keadilan gender. Atas kondisi itu Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Sumbar, menggelar pendidikan politik bagi caleg perempuan, Rabu (18/10) di salah satu hotel di Padang.
Ketua BKOW Sumbar, dr. Fitria Amalia Audy, dalam sambutannya mengatakan rendahnya keterwakilan Perempuan di parlemen secara nasional maupun regional, merupakan pekerjaan rumah semua organisasi perempuan.
Aa
"Memang banyak faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik, diantaranya faktor internal. Yakni faktor yang berasal dari diri perempuan itu sendiri, dan faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari lingkungan. Seperti faktor sosial budaya dan ideologi patriarkhis yang masih kuat serta lemahnya dukungan keluarga dan dukungan masyarakat terhadap caleg perempuan," terang Amel.
Dari perspektif internal, kuota keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan politik serta kesetaraan gender perempuan masih minim. Seluruh pihak perlu bahu-membahu membuka ruang seluas-luasnya, bukan hanya kesempatan bagi perempuan untuk terlibat, namun juga memperoleh pengetahuan, memperluas pemahaman, dan meningkatkan keterampilan politiknya.
"Sehingga kelak ketika mereka duduk di kursi-kursi kekuasaan akan lahir kebijakan-kebijakan yang lebih responsif gender, inklusif dan humanis.
Sedangkan dari perpektif eksternal, kalau saja dukungan partai politik terhadap perempuan optimal, dan bukan hanya untuk memenuhi kouta 30%, dan sesama perempuan, saling mendukung, saling memotivasi, saling menginspirasi, saya yakin kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik itu akan bisa tercapai," sebutnya.
Menurutnya, ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan serta kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik dan lebih adil.
"Melalui kegiatan Pendidikan politik bagi caleg perempuan dan perempuan partai politik ini, kita harus dapat mengubah mindset bahwa pemilu yang dulunya dianggap sebagai ajang konsentrasi politik perebutan kekuasaan, sekarang menjadi ajang memperkuat rasa kesatuan dan persatuan dari kebhinekaan bangsa Indonesia. Mari kita saling bergandeng tangan dan selalu menjaga lingkungan agar selalu kondusif dan damai, agar Ranah Bundo Kanduang ini bebas konflik sesuai dengan harapan kita 'Pemilu Badunsanak'," urainya.
Amel berharap, melalui pendidikan politik diharapkan para caleg perempuan dan perempuan partai politik memperoleh ilmu tentang cara membranding diri, kemudian bagaimana strategi-startegi yang harus dilakukan dalam memperoleh suara dari masyarakat yang menjadi daerah pemilihannya.
Begitu juga perempuan utusan organisasi perempuan perlu mendukung sepenuhnya program peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, supaya pengambilan keputusan politik lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, politisi perempuan dapat menguatkan demokrasi dengan senantiasa memberikan gagasan terkait legislasi pro perempuan dan anak di ruang publik.
Lebih jauh Amel menerangkan, data Bank Dunia (2019), negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Partisipasi perempuan Indonesia dalam politik masih di bawah 30%. Walaupun sejumlah regulasi mulai dari Undang-Undang tentang Pemilu, hingga Undang-Undang tentang Partai Politik dengan jelas menyatakan harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya mencapai 30 persen.
Melaui kegiatan ini juga diharapkan para caleg perempuan dan perempuan partai politik memperoleh ilmu tentang bagaimana cara membranding diri, kemudian bagaimana strategi-startegi yang harus dilakukan dalam memperoleh suara dari masyarakat yang menjadi daerah pemilihannya.
Demikian juga ibu-ibu utusan organisasi perempuan perlu mendukung sepenuhnya program peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, supaya pengambilan keputusan politik lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, politisi perempuan dapat menguatkan demokrasi dengan senantiasa memberikan gagasan terkait legislasi pro perempuan dan anak di ruang public
"Kami dari BKOW Sumbar mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksanakanya kegiatan Pendidikan Politik bagi Caleg perempuan dan perempuan partai politik. Terutama kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang telah memfasilitasi kegiatan BKOW Provinsi Sumatera Barat melalui pemberian dana Hibah tahun 2023," katanya.
Pendidikan politik yang ikuti caleg dari 17 parpol tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Sumbar, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Provinsi Sumbar, Erinaldi. Kegiatan itu menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya. Seperti Ruslan Ismail Mage, Dra. Gemala Ranti, M.Si dan Medo Patria.
Sementara, pendidikan politik untuk para caleg tersebut merupakan rangkaian dari peringatan HUT BKOW yang ke-55 tahun. YL
0 Comments