 |
| Anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir. |
"Drainasenya tidak dikerjakan dengan baik, karena Kota Padang tidak punya rencana induk drainase kota. Makanya banyak kegiatan pembenahan drainase itu dilakukan tidak melalui kajian," kata Faisal Nasir. menjawab wartawan seputar penanganan banjir di Kota Padang di sela-sala rapat pembahasan Pansus III dengan OPD terkait, Selasa (18/7).
Disebutkannya, pembangunan drainase dilakukan secara instan, karena Padang belum punya rencana induk. Makanya, dia meminta Pemko Padang segera membuat rencana induk dranaise.
Atas kondisi itu kata Faisal Nasir, banyak anggaran habis untuk pembenahan drainase, tapi hasilnya tidak ada. Selain itu, pengerjaan pembenahan tidak dilakukan secara periodik atau berkala.
"Uang sudah habis puluhan miliar, tapi banyak bengkalai-bengkalai, tidak dilanjutkan pembangunannya. Contoh drainase jalan Joni Anwar, di jalan Gajah Mada, dan tempat lainnya," urai Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kota Padang ini.
Menurutnya, drainase itu sudah dianggarkan, sudah dikerjakan dengan anggaran cukup besar, tapi hasil tidak ada. Makanya dia menilai, apa yang dikerjakan itu tidak ada asas manfaat, ketidak seimbangan antara pengeluaran dan hasil yang dicapai.
"Kalau penanganan banjir, itu kan saluran yang penting. Jadi banjir itu ada penyebabnya, apalagi Kota Padang. Kota Padang itu kan dilalui oleh banyak sungai. Sungai itu kewenangan balai dan provinsi," sambungnya.
Meski demikian, kata Faisal, masyarakat tidak mau tahu soal kewenangan ini. "Tapi masyarakat tidak mau tau, tidak mengerti mereka soal kewenangan. Yang penting bagi mereka, sungainya tidak merugikan," cakapnya.
"Kalau banjir yang kemaren kan sejalan hujan dan pasang. Makanya, daerah-daerah dekat muara, seperti Kurao, Tunggul Hitam, dan lainnya, kan air pasang itu yang naik sejalan dengan sungai. Makanya tidak mengalir airnya. Air itu kan sifatnya mencari tempat yang rendah," terangnya.
Tetapi tidak hanya soal air pasang, Faisal Nasir menilai drainase Kota Padang itu buruk. Ironisnya, untuk drainase itu anggarannya lebih kecil dari jalan. Untuk tahun ini, anggaran untuk drainase cuma Rp9 miliar.
"Sekarang kan pembahasan untuk anggaran tahun besok (2024, red). Kita sudah tanya anggaran prioritas sebelum melakukan pembahasan, mereka jawab masalah banjir dan penanganan drainase. Tapi kita lihat dari usulan anggarannya, bertolak belakang, tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran. Malah lebih besar anggaran untuk jalan ketimbang drainase. Harusnya lebih besar untuk drainase, karena prioritasnya drainase," tukuknya.
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya jalan lokal yang menjadi kewenangan kota yang tidak memiliki drainase.
"Jalan lokal itu kan tanggungjawab kota. Nah jalan lokal itu banyak yang tidak punya drainase," katanya.
Akibat Kota Padang tak punya rencana induk drainase, kata Faisal Nasir, banyak penanganan drainase tak tepat sasaran.
"Rencana induk itu kan melalui kajian matang, apakah untuk jangka 3 tahun, 5 tahun. Karena tak punya rencana induk, makanya penanganan drainase tak tepat sasaran," katanya. BM
0 Comments