 |
| Foto bersama penutupan bimtek yang diselenggarakan Perpusnas RI di Padang. Dok kitapunya |
PADANG-Dulu pustakawan dituntut untuk mencerdaskan masyarakat dengan beragam buku yang tersedia di perpustakaan. Namun kini pustakawan dituntut tak hanya mencerdaskan tapi juga menyejahterakan masyarakat sekitarnya lewat program pustaka berbasis iklusi sosial.
Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial diartikan sebagai Perpustakaan yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya. Dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan untuk berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia.
Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional RI, Dr. Upriyadi, M.Hum, mengatakan dewasa ini diperlukan pustakawan yang bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, guna mencerdaskan dan menyejahterakan orang-orang di sekitarnya.
"Saat ini jumlah pustakawan dengan perpustakaan memang belum memadai. Meski demikian pustakawan sudah berkontribusi dalam menjalankan tugasnya," sebut Uripiyadi, belum lama ini di Padang.
Jumlah pustakawan se Indonesia sebut Urip Priyadi, tercatat sebanyak 2500 orang. Jumlah itu masih jauh dibanding perpustakaan yang tersebar di berbagai daerah, baik kota maupun daerah pelosok dengan jumlah sekitar 80 ribu pustaka.
"Meski jumlah pustakawan masih sedikit dibanding pustakanya, tapi pustakawan mampu berkolaborasi dengan banyak pihak. Sebab tugas bisa dikerjakan bersama-sama dalam mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat dengan berbagai program yang ada di dinas terkait,"sebutnya.
Misalnya di sebuah desa di Jawa Tengah, terjadi masalah penurunan hasil salak di daerah mereka. Lalu pustakawan setempat menyampaikan persoalkan ke dinas pertanian kabupaten/kota. Kemudian, dinas terkait menyampaikan masalah ke Perpusnas yang punya link ke Kementan.
"Dari sana terlihat kolaborasi yang luar biasa hingga mampu mencarikan jalan keluar untuk masyarakat setempat, dalam meningkatkan hasil panennya kembali," terang Uripiyadi lebih jauh.
Hal itu mesti ditiru oleh pustakawan daerah, bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan OPD terkait, pihak swasta bahkan individu dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sementara, guna meningkatkan semangat para pustakawan Perpustakaan Nasional RI, setiap tahunnya juga memberikana penghargaan kepada perpustakaan terbaik yang mampu berkonstribusi bagi masyarakat sekitarnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, Jumaidi,mengatakan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar, Jumaidi, SPd, MPd, mengatakan peserta bimtek berasal dari kabupaten/kota penerima bantuan tahun 2022.
Dua kabupaten dan dua kota. Yaitu Kabupaten Sijunjung, beserta nagari Nagari Kandang Baru, Koto Tuo, Pamuatan dan Tanjung Bonai Aur, Kabupaten Pasaman beserta Nagari Alahan Mati, Tanjung Betung dan Simpang.
Untuk kategori Kota adalah Bukittinggi beserta kelurahan Kubu Gulai Bancah, Manggis Ganting dan Pakan Kurai. Kemudian Kota Padang Panjang beserta Kelurahan Balai Balai, Ekor Lubuk, Guguk Malintang dan Silaing Bawah.
Bimtek tersebut mengusung tema "Strategi Pengembangan Perpustakaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2023". Bimtek dilakukan Senin hingga Jumat (5-9 Juni 2023) di salah satu hotel berbintang di Padang. YL
0 Comments