PADANG-Sumbar siap jadi provinsi layak anak. Saat ini sebanyak 16 kabupaten kota berstatus kabupaten/kota layak anak. Tiga daerah lainnya masih dalam proses.
Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbar, Gemala Ranti mengatakan tiga daerah yang dalam berproses menuju kabutan/kota layak anak adalah Kabupaten Solok, Solok Selatan, Kepulaan Mentawai.
"Dari tahun lalu ketiga daerah di atas sudah bergerak mempersiapkan menuju kabupaten/kota layak anak. Tahun ini kami dari provinsi turut mendampingi proses tiga daerah tersebut," sebut Gemala Ranti, dalam kegiatan Forum OPD DP3AP2KB, Selasa (21/2) di salah satu hotel berbintang di Padang.
Disebutkannya, sejauh ini terdapat sejumlah kendala yang dialami tiga daerah tersebut dalam menuju kabupaten/kota layak anak. Di antaranya karena pergantian pejabat yang menangani pembentukkan tiga daerah di atas sebagai kota layak anak.
"Sehingga saat ini dalam acara Forum OPD P3AP2KB, kita fokuskan membahasnya, agar pemahaman semakin meningkat dan tercapai komitmen yang sesuai dengan harapan," terangnya.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengatakan, Forum OPD P3AP2KB merupakan kegiatan strategis. Itu dalam rangka menyusun program upaya mempercepat proses pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Sumatera Barat.
"Tugas ini merupakan dua urusan wajib Pemerintahan yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kedua urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan diposisikannya urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai urusan wajib, tentunya kita berharap agar program di bidang ini berjalan secara selaras dan serasi. Mulai dari tingkat nasional hingga sampai ke daerah," sebut gubernur.
Untuk itu, sebutnya salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan adanya sinkronisasi progam. Mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah melalui Forum OPD.
"Forum OPD sebagai wadah dalam memberikan informasi, berdiskusi serta mampu menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesuai dengan kegiatan nasional hingga program secara kedaerahan," terangnya.
Selanjutnya diharapkan dukungan serta kerjasama yang sinergis antar para pemangku kepentingan baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik, harmonis dan berkelanjutan. Sehingga kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, perlindungan hukum dan peduli anak dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera dapat dilaksanakan di berbagai tatanan pemerintahan dan masyarakat.
Sementara, Forum OPD P3AP2KB, diikuti 140 peserta yang berasal Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, OPD Kabupaten/Kota yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan OPD/Instansi/Lembaga terkait di Sumbar.
Forum OPD P3Ap2KB bertujuan, diantaranya menyelaraskan program dan kegiatan OPD Provinsi dengan usulan Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota tahun 2024. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan OPD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi OPD tahun 2024.
"Kami berharap setelah kegatan ini tersedia Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah Lingkup DP3AP2KB yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran OPD. Tersedianya prioritas kegiatan yang sudah dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan Kabupten/Kota, maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja OPD. Dan tersedianya dokumen Berita Acara Forum OPD DP3AP2KB tahun 2023. YL/ YS
0 Comments