 |
| Suasana keberangkatan di Bandara Internasional Minangkabau. Kitapunya |
PADANG-Ada rencana menutup BIM sebagai bandara internasional dan gubernur Sumbar setuju. Industri wisata langsung meradang, sebab penutupan itu ditawarkan tapi gubernur malah langsung setuju.
“Jadi kalau ada orang Malaysia hendak melihat makam Buya Hamka maka harus ke Jakarta dulu atau Medan, itu namanya membunuh dunia wisata,” kata pelaku wisata Asnawi Bahar kepada, Ahad (12/2) malam.
Menurut dia daerah lain atau bandara lain akan menolak niat pemerintah ini. “Langkah seperti ini akan mendegradasi capaian pemerintah sebelumnya,“ kata dia.
Sudah banyak rencana pemerintah pusat ditolak daerah, seperti kenaikan tarif ke Komodo, naiknya tarif ke Borobudur, penolakan rakyat.
“Apa akan memperpanjang sejarah penolakan seperti itu. Kenapa tidak mau belajar dari jejak digital penolakan-penolakan itu,” kata Asnawi.
Menurutnya, dia mengajak melihat secara ke dunia yang lebih luas, biar makin cerdas para decition maker negeri ini.
“Kalau makin mundur atau di situ-situ saja kita mau apa, kita siapa,” ujarnya.
Namun, katanya, agar mata bisa terbuka satu saja contohkan Jakarta dan London, berapa bandara di sekitarnya. “Lihat London ada 5 bandara di sekitarnya,“ kata Ucok demikian ia disapa.
Menutup status internasional pada BIM akan memperjauh rezeki. “Saya minta sekondan-sekondan gubernur untuk mengingatkan beliau,” sebutnya.
“Para staf ahli, para sekondan harapkan bisa membisikan ke gubernur agar jangan cepat-cepat berkomentar tentang perencanaan yang belum teruji dan ada naskah akademisinya,” lanjutnya.
“Agar lebih berkomentar tentang suatu konsep, baiknya diplomasi saja, memang jadi Gubernur Sumbar tidak cukup baik saja,“ tambah Asnawi sambil minta maaf.
Sebagaimana diberitakan, pemerintah pusat berencana mengurangi bandara internasional dari 32 menjadi 14 hingga 15. Kelasnya diturunkan dari internasional jadi bandara domestik atau nasional.
Keputusan mengurangi jumlah bandara internasional tersebut berdasarkan hasil kesepakatan bersama Menteri Perhubungan dengan Menteri BUMN dalam rapat dengan Presiden Jokowi pada Selasa (31/1/2023) lalu.
Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang dibangun di Kabupaten Padangpariaman sejak tahun 2002 dan beroperasi mulai Juli 2005, terancam masuk dalam rencana tersebut. Jika benar, statusnya akan diturunkan jadi bandara domestik sehingga BIM tidak lagi jadi pintu masuk penerbangan dari luar negeri. AC
0 Comments