PADANG- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sukses mengoptimalkan serapan anggaran yang digawangi Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) untuk tahun anggaran 2022, mulai dari dana hibah hingga APBD Provinsi. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama Wakilnya, Audy Joinaldy menyukseskan setiap program unggulan (progul).
Selama tahun 2022 ada banyak proyek pengerjaan yang dikomandoni dinas ini. Di antaranya Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Tahap III senilai Rp64,509 miliar selama tahun 2022.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah melalui Kepala Dinas (Kadis) Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Erasukma Munaf, ST.,MM didampingi Kabid Bina Marga Adratus, ST., MT dan Kabid Cipta Karya Ir. Dedi Rinaldi, M.Si mengungkapkan, proyek PHJD Tahap III merupakan perluasan dari program pilot 5 tahun yang didanai Australia, dan diawasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Program ini dicanangkan akan dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sumbar termasuk salah satu provinsi untuk pelaksanaan pilot project program tersebut.
“Pada tahun 2022 ini, merupakan tahun ke-3 bagi Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD),” jelas Erasukma Munaf di Padang, Jumat (30/12).
Program ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik kepada Pendidikan, Kesehatan dan pekerjaan, membuat jalan lebih aman dan lebih mudah diakses oleh para penyandang disabilitas.
Dia menjelaskan, secara total dana hibah untuk tahun 2022 yang dikucurkan untuk program tersebut pada tahun ini senilai Rp64,509 miliar. Pengerjaannya dibagi atas 3 paket pengerjaan yang tersebar sejumlah kabupaten/kota di Sumbar.
NYAMAN DILEWATI: Salah satu ruas jalan yang sudah rampung 100 persen dibangun oleh Dinas BMCKTR Sumbar |
Paket I Rehabilitasi
Untuk Paket 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh memiliki Pagu Dana Fisik senilai Rp18.621.000.000. Dana ini dipakai untuk pengerjaan pemeliharaan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Solok dan Kota Padang.
Ada 4 ruas jalan yang dikerjakan masing-masing, Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang 48,15 Km (P.073), Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan 42,60 Km (P.083), Teluk Bayur – Nipah – Purus 12,00 Km (P.098) dan Batu Batembak – Pelabuhan Panasahan 0,95 Km (P.100).
Keempat proyek ini dikerjakan Kontraktor PT. Citra Muda Noer Bersaudara yang dimulai pada 3 April 2022, dengan waktu pengerjaan 180 hari kalender dan sudah PHO pada 8 Desember 2022 lalu.
Paket II Rehabilitasi
Untuk paket Ruas jalan Solok - Alahan Panjang (P.071) menelan anggaran senilai Rp 17.551.500.00, dengan pengerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 46,876 Km dengan rincian pekerjaan rutin kondisi : 28,440 Km dan pekerjaan berkala : 7,217 Km.
Rehabilitasi Paket II meliputi Kota Solok dan kabupaten Solok yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Berakit Jaya Abadi sejak tanggal 13 April 2022 selama 180 hari kalender dan telah rampung pada 8 Desember 2022 lalu.
Paket III Rehabilitasi
Pengerjaan Paket III Rehabilitasi menelan anggaran Pagu Dana Fisik senilai Rp 22.472.045.455. Pengerjaan proyek ini meliputi Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping)-Pariaman (P.075).
Untuk rincian pengerjaan meliputi, Lingkup Pemeliharaan Rutin : 21,338 Km, Lingkup Rutin Kondisi : 12,811 Km dan Lingkup Pemeliharaan Berkala : 8,527 Km.
Proyek ini mulai dikerjakan sejak 19 April 2022 oleh Kontraktor PT. Alco Sejahtera Abadi selama 240 hari kalender dan sudah rampung sejak 14 Desember 2022 lalu.
Pelebaran Jalan Rampung 100 Persen
Sementara itu, Dinas BMCKTR Sumbar akhirnya merampungkan pengerjaan Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar di Ruas Padang Koto Gadang - Palembayan Kabupaten Agam, Provinsi Sumbar.
Kadis BMCKTR Provinsi Sumbar, Erasukma Munaf, ST.,MM mengungkapkan, proyek pelebaran jalan tersebut dibangun dengan total anggaran senilai Rp4,755 miliar lebih dan diharapkan menjadi sarana transportasi yang memadai bagi masyarakat.
“Terutama untuk menunjang aktivitas ekonomi, kita berharap kehadiran jalan yang bagus ini bisa menjadi pemicu peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Agam,” ujar Erasukma Munaf di Padang, Jumat (30/12).
Ia menjelaskan, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022, proyek ini mulai dikerjakan sejak 13 Juni 2022 lalu, dengan rentang waktu pengerjaan 192 hari kalender atau PHO pada 21 Desember 2022.
Untuk Kontraktor Pengawas yang ditunjuk adalah PT Putra Aulia Konsultan dan Kontraktor Pelaksanaan PT. Aura Mandiri Sejahtera.
Terkait spesifikasi, panjang pengerjaan Jalan Padang Koto Gadang - Palembayan ini mencapai 1.282 Meter (m). Dengan rincian, pengerjaan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC) lebar 4,5 m, tebal 4 m dan Laston Lapis Antara (AC-BC) lebar 4,5 m, dan tebal 6 m..
“Pengerjaan pelebaran dibagi kedalam dua segmen yakni segmen 1 dan 2. Alhamdulillah sekarang sudah rampung 100 persen,” tutup dia.
Gedung Kebudayaan Sumbar Megah
Sementara itu, Dibangun dengan anggaran total mencapai Rp500 miliar, Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat (GKSB) bakal megah luar biasa. Saat ini memang bangunan yang bakal jadi ikon di Kota Padang tersebut masih rampung seluruhnya, karena sempat terhenti karena kendala pembiayaan.
Pemerintah Provinsi Sumbar, melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar telah melakukan upaya penanganan sarana dan prasarana serta infrastruktur, untuk pelestarian budaya dan sejarah, salah satu di antaranya adalah pembangunan GKSB.
GKSB sendiri merupakan gedung yang berfungsi sebagai tempat pameran, pertunjukan, dan berbagai kegiatan seni lainnya. Fungsi utama GKSB adalah sebagai pusat budaya termasuk di dalamnya pengembangan dan pengelolaan pusat dokumentasi, etalase, dan informasi seni budaya dan pariwisata Sumatera Barat Khususnya, Indonesia pada umumnya.
Era Sukma Munaf mengungkapkan, hingga kini, total biaya pembangunan GKSB dari tahun 2014 - 2022 telah menelan anggaran sekitar Rp128 miliar. Untuk pembiayaan lanjutan, dibutuhkan total biaya untuk penyelesaian sebesar Rp322 miliar. Dengan demikian total hingga rampung membutuhkan anggaran Rp500 miliar.
Saat ini pariwisata sangat penting sebagai salah satu sektor yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga Gedung Kebudayaan tentunya perlu peningkatan penunjang fasilitas pariwisata tersebut, yaitu perhotelan yang akan dikelola secara profesional.
Perihal kelanjutan pembangunan GKSB, Dedi Rinaldi menerangkan, saat ini kondisinya untuk Zona A sudah difungsikan oleh Dinas Kebudayaan Sumbar. Selanjutnya Zona B (struktur eksisting 6 lantai), Zona B (Lanjutan) Ornamen Layar dan Atap dan Rencana Zona C belum dilaksanakan.
Rencana untuk meningkatkan fungsi bangunan GKSB sebagai hotel untuk menunjang pariwisata dan juga sebagai ikon wisata di Sumbar. Peningkatan fungsi bangunan tersebut menampung keinginan masyarakat dalam menunjang pariwisata agar terjadi sinergi antara prasarana hiburan dan penginapan.
Untuk menunjang pariwisata dan melihat kondisi terbangun zona C yang masih berupa sloof dan kolom struktur, secara teknis dimungkinkan untuk peningkatan fungsi menjadi hotel, karena semua pondasi dari zona A hingga C sama.
Peningkatan fungsi Zona C menjadi hotel akan menjadikan GKSB ber tagline “one stop service” dimana mengakomodir fungsi – fungsi yang lengkap, mulai dari kafe, kios souvenir, ruang pertunjukan, studio XXI hingga hotel
Berdasarkan penelitian sementara, struktur pondasi Zone A, Zone B dan Zone C menggunakan pondasi tiang pancang dengan kedalaman yang merata, sehingga memungkinkan untuk mendukung beban pelaksanaan perhotelan.
Peningkatan fungsi tersebut akan menjadikan GKSB ber tagline “one stop service” di mana mengakomodir fungsi-fungsi yang lengkap mulai dari kafe, kios souvenir, foodcourt, ruang pertunjukan, studio XXI hingga hotel. (Adv)
0 Comments