Jelang Ramdhan yang tinggal hitungan hari pemerintah provinsi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar menggelar rapat koordinasi dengan lintas sektor. Ist |
PADANG-Jelang Ramdhan yang tinggal hitungan hari pemerintah provinsi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar menggelar rapat koordinasi dengan lintas sektor. Dalam rakor tersebut terungkap kuota minyak goreng yang dihasilan produsen besar di provinsi ini melebih dari kebutuhan masyarakat di daerah ini.
"Hari ini kami menggelar rakor tentang bahan kebutuhan pokok masyarakat jelang puasa masih aman. Hanya saja masih ada yang belum clear di lapangan, yaitu soal minyak goreng yang mahal. Namun dalam rakor tadi terungkap pasokan minyak goreng kita malah berlebih dari kebutuhan. Setelah ditelusuri ternyata salah satu penyebabnya masalah pendistribusian," terang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Asben Hendri, kepada wartawan usai rakor, Rabu (30/3).
Dikatakannya, masing-masing produsen yang ada di Sumbar seperti Wilmar, Incasi Raya, Apical, mengeluhkan soal proses distribusi minyak ke berbagai daerah, karena keterbatasan armada angkut sehingga pasokan minyak curah telat sampai ke daerah. Ditambah pula dengan solar yang langka sejak beberapa waktu belakang.
"Sebagai solusinya kami akan mengkoordinasikannya dengan Organda dan instansi terkait lainnya. Selain itu kami juga minta masing-masing kabupaten kota memfasilitasi pendistribusian armada angkut," terang Asben.
Disebutkannya, kebutuhan minyak goreng di Sumbar mencapai 65 ribu ton per tahun atau 5.500 per bulan. Hanya saja karena terkendala pendistribusian tadi harga minyak goreng di tengah masyarakat jadi tinggi dari tarif biasa.
"Terakhir kami cek harga minyak goreng curah masih di atas HET, antara Rp18.000 hingga Rp20 per liter," sebut Asben.
Kabid Perdagangan Disperindag Sumbar, Ridonald, SE, MM, mengatakan Rakorda dilakukan sebagai tindak lanjut hari besar keagamaan seperti ibadah puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
"Kami dari pemerintah provinsi selalu mengawasi perkembangan harga sembako jelang hari besar. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan bahan pokok aman ketika masyarakat beribadah. Jika harga tinggi akan dicarikan solusinya dengan menggelar pasar murah," terang Ridonald.
Dikatakannya, melalui Rakorda diharapkan ada sinergi antar satu instansi dengan yang lainnnya dalam mencari solusi persoalan yang terjadi. Harapannya pasokan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama puasa terpenuhi.
"Dalam rakor juga diungkapkan soal kelanggan solar yang berimbas pada tingginya harga minyak goreng. Terkait soal Bapak Gubernur kita sudah mengirim surat kepada PT migas, agar menambah kuota solar untuk Sumbar.
Sementara, untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng pemerintah provinsi melalui Disperindag Sumbar, juga telah menggelar pasar murah atau bazar yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih mudar dari harga pasar. Termasuk minyak goreng yang hingga kini masih tinggi di pasaran.
Dalam Rakorda itu turut hadir Ketua Satgas Pangan Polda Sumbar, AKBP Mukhti. Dia menjelaskan Polda terus berkoordinasi dengan berbagai instansi dalam mengawasi harga sembako, termasuk minyak goreng.
"Sejauh ini kami belum menemukan adanya unsur penimbunan sembako khususnya minyak goreng di Padang. Jika ditemukan, kami tidak segan-segan melakukan penindakan hukum," pungkasnya. YL
0 Comments