 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Dirjen KSDAE Kementerian LHK Wiratno menyaksikan penandatanganan persetujuan pinjam pakai lahan hutan untuk jalan tembus Pasar Baru Bayang-Alahanpanjang Kabupaten Solok di Gedung Kementerian LHK Jakarta, kemarin (8/12). |
PADANG-Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tidak menghentikan pembangunan infrastruktur di daerah ini. Ada sejumlah infrastruktur vital yang terus dikebut pada 2021.
Salah satunya, hingga Desember 2021, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berhasil menuntaskan 100 persen pembangunan fisik penggantian jembatan tiung di ruas jalan Sitiung-Simpang Sikabau, Kabupaten Dharmasraya.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar, Fathol Bari melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dedi Rinaldi mengatakan, pembangunan penggantian jembatan tiung tersebut dilakukan karena jembatan yang lama sudah mengalami kerusakan.
Apalagi jembatan tersebut sangat penting sebagai satu-satunya akses yang digunakan masyarakat Sitiung dan Simpang Sikabau.Pembangunan penggantian jembatan tersebut dikerjakan dengan kontrak tanggal 17 Juni 2021 dan akhir pelaksanaan 28 Desember 2021. "Sekarang realisasi pembangunannya sudah mencapai 100 persen," terangnya.
MoU Dengan KLHK
Kemudian upaya pempro
Akhirnya, keinginan masyarakat khususnya Pesisir Selatan (Pessel) dan Kabupaten Solok terhadap akses jalan tembus menjangkau ke dua kabupaten itu menemui titik terang.
Pada 8 Desember 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyetujui perjanjian pinjam pakai lahan hutan yang diperuntukan untuk menuntaskan pembangunan jalan tersebut sepanjang tujuh kilometer.
Penandatanganan persetujuan itu disaksikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Wiratno di Gedung Kementerian LHK Jakarta, kemarin (8/12). Turut hadir Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, Kepala Dinas PU Sumbar Fathol Bari, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi, serta Bupati Solok Epyardi Asda.
 |
| Proses pemasangan kerangka jembatan ruas jalan Sitiung-Simpang Sikabau, Kabupaten Dharmasraya |
”Alhamdulillah, berkat perjuangan bersama jalan tembus Pasar Baru Bayang Pesisir Selatan-Alahanpanjang Kabupaten Solok, berhasil kita selesaikan persoalannya. Terutama, status lahan hutan yang dilalui jalan ini sepanjang tujuh kilometer,” terang Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Akibat status lahan itu, jalan sepanjang 60 km tersebut belum bisa dilewati sampai sekarang.
Keberadaan jalan tembus ini sudah lama diidam-idamkan masyarakat. Mengingat, tidak ada akses jalan menembus Pessel atau sebaliknya. Bila pun ada, masyarakat atau pun wisatawan harus memutar melewati jalur Sitinjaulauik.
Bukan hanya memakan waktu lama, namun juga kondisi jalannya cukup berbahaya dan padat dilalui kendaraan terutama truk.
Barulah sejak lima tahun lalu, keinginan masyarakat itu menemukan titik terang. Gubernur Sumbar waktu itu Irwan Prayitno bersinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten, memulai pembangunan jalan tersebut.
Di mana, pembangunan tersebut didanai pemerintah pusat melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) kepada Provinsi Sumbar. Program PHJB ini menunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Pessel.
Cuma saja, pembangunan ruas jalan ini terkendala status lahan sepanjang tujuh kilometer karena masuk kawasan hutan. Setelah pergantian gubernur Sumbar kepada Mahyeldi Ansharullah, desakan sejumlah kalangan agar pembangunan jalan ini dilanjutkan kembali menguat. Barulah kemarin, Kementerian LHK menyetujui pinjam pakai lahan hutan tersebut.
”Tahun depan, pengerjaan jalan ini kembali dikebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 12 miliar. Kita berharap, jalan penghubung dua kabupaten dengan dua objek wisata unggulan Mandeh (Pessel) dan Danau Kembar (Kabupaten Solok) ini, sudah bisa dilewati tahun depan. Harapannya, bisa mengangkat perekonomian masyarakat setempat,” harap Mahyeldi.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar, Fathol Bari mengatakan keberadaan ruas jalan tersebut bukan hanya berdampak pada sektor pariwisata, namun juga ekonomi.
Dengan adanya jalan alternatif ini, diyakini lebih banyak lagi kendaraan membawa komoditas ekspor dari provinsi tetangga masuk Sumbar menuju Pelabuhan Teluk Bayur.
”Kita tahu kan jalan Sitinjaulauik sering dikeluhkan sopir akibat medannya berat dan padat. Nah, seiring adanya jalan alternatif ini, bisa menjadi pilihan bagi pengusaha/ sopir menuju Pelabuhan Teluk Bayur. Sekarang, bagaimana pemerintah pusat agar meningkatkan kapasitas Pelabuhan Teluk Bayur yang sekarang baru sekitar 35 ton menjadi 50 ton,” ujarnya.
Diakuinya, jalan satu-satunya menghubungkan Solok dengan Pessel hanya melalui Sitinjaulauik. Jika akses itu terputus, maka otomatis Pessel ke Solok akan memutar jauh, jika tidak ke Padang Panjang, maka ke Kerinci.(Adv)
0 Comments